kelompok 6

MAKALAH

PERPAJAKAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

OLEH :

Rina mEyza Rizky Gusrizal Suci Wahyuni Winny Yondria Restu

14 231 094       14 231 097       14 231 107 14 231 121

AKSYA III C

PRODI EKONOMI SYARI’AH KONSENTRASI

AKUNTANSI SYARI’AH

JURUSAN SYARI’AH

STAIN BATUSANGKAR

2015

PAJAK PENGHASILAN  PASAL 21

I. PENGERTIAN

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

2. Pemotong Pajak PPh Pasal 21

a.       pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

b.       bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan;

c.        dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);

d.       perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;

e.        yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan , kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;

f.        perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

a.       Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

b.       Pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

c.        Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

d.       Penerima honorariun, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

e.        Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

4. Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan.

a.       Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :

- bukan warga negara Indonesia dan

- tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.

b.       pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

5. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

a.       penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur,beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun;

b.       penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;

c.        upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;

d.       uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjang Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis;

e.        honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, pemberi jasa dibidang teknik, kolportir iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemaganggan;

f.        penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

6. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

a.       pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

b.       penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah dan wajib pajak;

c.        iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;

d.       penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah;

e.        kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

II. LAIN-LAIN

1.       Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (KP.PPh.2.1/BP-95) baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran pasti.

2.       Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir.

3.       Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2 ) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

4.       Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.

5.       Untuk melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21, Pemotong Pajak PPh Pasal 21 / pemberi kerja agar menggunakan Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

(PP NOMOR 45 TAHUN 1994)

I. PENGHASILAN YANG BERSIFAT TETAP YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

Penghasilan yang diterima oleh :

1.       Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya;

2.       Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota ABRI berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;

3.       Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya berupa uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun; yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang ditanggung pemerintah.

      II. PENGHASILAN YANG BERSIFAT TIDAK TETAP YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

Penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain yang sifatnya tidak tetap / teratur dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah sebesar 15 % bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada :

1. PNS Golongan II/d ke bawah ;

2. Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.

III. PENGHASILAN SELAIN DARI PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

1.       Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya yang menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara / Daerah, penghasilan tersebut ditambah dengan penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh yang bersangkutan.

2.       PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang atas seluruh penghasilan yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

IV. PEMOTONG PPh PASAL 21

1. Bendaharawan Pemerintah;

2. Pemegang Kas ABRI;

3. Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero Taspen);

4. Asuransi Anggota ABRI (ASABRI).

V. KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21

1. Atas penghasilan yang bersifat tetap yang dibebankan kepada Keuangan           Negara/Daerah :

a.       menghitung PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung pemerintah;

b.       mencantumkan PPh Pasal 21 dalam daftar gaji, pembayaran pensiun, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pemberian imbalan kepada pegawai;

c.        melaporkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong (walaupun nihil) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak.

2.     Atas penghasilan yang bersifat tidak tetap yang dibebankan kepada Keuangan             Negara/Daerah :

a.       memotong PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto, dan bersifat final;

b.       memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada penerima penghasilan;

c.        menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak;

d.       melaporkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan dilakukan pemotongan pajak.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

I.      PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22

        adalah pph yang dipungut oleh:

1.       Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;

2.       Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

II. PEMUNGUT PPh PASAL 22.

1.       Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;

2.       Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/D, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara dan/atau belanja daerah;

3.       Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;

4.       Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, atas penjualan hasil produksinya kepada penyalur dan/atau agennya;

5.       Badan Urusan Logistik (Bulog), atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.

III. BESARNYA PUNGUTAN PPH PASAL 22

1. Atas impor :

a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), sebesar 2,5 % dari nilai impor;

b. yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5 % dari nilai impor;

c. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5 % dari harga jual lelang.

Catatan:

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor.

2. Atas pembelian barang yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) sebesar 1,5 % dari harga pembelian;

3. Atas penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang :

-          industri semen sebesar 0,25 % dari dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

-          industri rokok kretek/putih sebesar 0,1 % dari harga bandrol. dan bersifat final;

-          industri kertas sebesar 0,1 % dari DPP PPN;

-          industri baja sebesar 0,3% dari DPP PPN;

-          industri otomotif sebesar 0,45 % dari DPP PPN;

¨       yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;

4. Atas penjualan hasil produksi Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas kepada penyalur dan/atau agennya :

-          premium untuk SPBU Swastanisasi sebesar 0,3 % dari penjualan atau Rp 2.100,00/KL, dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25 % dari penjualan atau Rp 1.750,00/KL;

-          solar untuk SPBU Swastanisasi sebesar 0,3 % dari penjualan atau Rp 1.140,00/KL dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25 % dari penjualan atau Rp 950,00/KL;

-          premix untuk SPBU Swastanisasi sebesar 0,3 % dari penjualan dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25 % dari penjualan;

-          minyak tanah sebesar 0,3 % dari penjualan atau Rp 912,00/KL;

-          gas LPG sebesar 0,3 % dari penjualan atau Rp 2.250,00/KL;

-          pelumas sebesar 0,3 % dari penjualan.

Catatan:

PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi Pertamina dan badan lain yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, bersifat final.

5. Atas penyerahan barang yang dilakukan oleh Bulog berupa :

a. gula pasir kepada:

- penyalur sebesar Rp 380,00/kuintal;

- grosir sebesar Rp 270,00/kuintal;

- pembeli lainnya sebesar Rp 650,00/kuintal

b. tepung terigu kepada :

- penyalur sebesar Rp 53,00/zak;

- grosir sebesar Rp 38,00/zak;

- pembeli lainnya sebesar Rp 91,00/zak

Catatan :

PPh Pasal 22 atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog bersifat final.

IV. PENGECUALIAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 :

1.       Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh.

Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.       Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:

a.       yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE);

b.       sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;

c.        berupa kiriman hadiah;

d.       untuk tujuan keilmuan.

3.       Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 500.000,00 (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).

4.       Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

V. SAAT TERUTANG DAN PELUNASAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22

1.       PPh Pasal 22 atas impor terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.

Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD).

2.       PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/ Daerah, BUMN/D, yang dibayar dari belanja negara dan/atau belanja daerah, terutang dan dipungut pada setiap dilakukan pembayaran.

3.       PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dipungut pada saat penjualan.

4.       PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas harus dilunasi sendiri oleh penyalur, agen, atau pembeli lainnya sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus;

5.       PPh Pasal 22 atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog harus dilunasi sendiri oleh penyalur, grosir,sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus.

VI. TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 22

1. Atas Impor

a. Impor dilengkapi dengan LKP

PPh Pasal 22 disetor oleh importir ke Bank Devisa dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak;

b. Impor tidak dilengkapi dengan LKP

PPh Pasal 22 dipungut dan disetor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3 yaitu :

- lembar pertama untuk pembeli;

- lembar kedua untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai lampiran laporan bulanan;

- lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan ke Kantor Pos dan Giro atau bank-bank persepsi, dan harus melaporkan hasil pemungutannya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak secara mingguan selambat-lambatnya tujuh hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

2.       Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/D, harus memungut dan menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 ke Kantor Pos dan Giro atau bank-bank persepsi, pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran, dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendaharawan. SSP berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Pelaporan harus disampaikan selambat-lambatnya empat belas hari setelah Masa Pajak berakhir.

3.       Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri dan wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap tiga, yaitu :

-          lembar pertama untuk pembeli;

-          lembar kedua untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai lampiran laporan bulanan;

-          lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

Badan usaha tersebut harus menyetorkan secara kolektif pemungutan PPh Pasal 22 selambat-lambatnya tanggal lima belas bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah Masa Pajak berakhir.

4.       PPh Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina atas hasil produksinya, dari penyerahan bahan bakar minyak dan gas oleh badan usaha selain Pertamina, dan dari penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog, dipungut dengan cara dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus, dengan menggunakan SSP yang juga merupakan bukti pungutan pajak.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah Masa Pajak berakhir.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

I. PENGERTIAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

II. PEMOTONG DAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 23

1. Pemotong PPh Pasal 23 adalah :

a. badan pemerintah;

b. subjek pajak badan dalam negeri;

c. penyelenggara kegiatan;

d. bentuk usaha tetap (BUT);

e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

f. orang pribadi sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu :

1). Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;

2). orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 :

a. WP dalam negeri;

b. BUT.

III. TARIF DAN OBJEK PPh PASAL 23

1. 15 % dari jumlah bruto atas :

a.       dividen;

b.       bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

c.        royalti;

d.       hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (yang dibayarkan oleh perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan);

2. 15 % dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, sepanjang jumlahnya melebihi Rp 144.000,00 setiap bulannya.

3. 15 % dari perkiraan penghasilan neto.

a. Perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta :

- 80% dari sewa yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri ;

- 40% dari sewa yang diterima atau diperoleh WP badan dalam negeri atau BUT ;

dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN dan PPn BM.

b. Perkiraan penghasilan neto atas penyerahan jasa :

- 40 % dari penghasilan berupa imbalan jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultan;

- 40% dari penghasilan berupa imbalan jasa perancang bangunan, jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan; jasa akuntansi dan pembukuan; jasa penebangan hutan, yang dilakukan oleh WP badan dalam negeri dan BUT;

- 10% dari penghasilan berupa imbalan jasa konstruksi atau jasa pemborong bangunan;

- 10% dari penghasilan berupa imbalan jasa pembersihan dan pembasmian hama; jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD; dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN dan PPn BM.

IV. PENGECUALIAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 :

1.       penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

2.       sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

3.       dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN/D, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;

4.       bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana;

5.       bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

a.       merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan

b.       sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

6. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

7. bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp 144.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

V. SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 23

1.       Saat terutang.

PPh Pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

2.       Penyetoran.

PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

3.       Pelaporan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Pemotong Pajak terdaftar, selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

VI. BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (form KP. PPh 2.6/BP/95) kepada orang pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

I. Pengertian

PPh atas hadiah undian adalah PPh yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa hadiah undian baik dalam bentuk uang, barang maupun kenikmatan.

II. Pemotong/Pemungut PPh

Pemotong/Pemungut PPh atas hadiah undian adalah penyelenggara undian yang dapat berbentuk :

- Orang Pribadi ; Badan ; Kepanitiaan ; Organisasi ; Pengusaha.

III. Tarif

PPh yang wajib dipotong/dipungut atas hadiah undian adalah 20% (dua puluh persen) dari:

1.       jumlah bruto hadiah undian yang dibayarkan berupa uang ; atau

2.       nilai pasar hadiah undian yang berupa natura atau kenikmatan yang diserahkan.

Pemotongan/Pemungutan PPh tersebut bersifat final.

IV. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan

1. Saat terutang

PPh atas hadiah undian terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah undian.

PPh dipotong/dipungut oleh penyelenggara undian sebagai pemotong/pemungut pajak, sebelum hadiah undian dibayarkan atau diserahkan kepada yang berhak.

Penyelenggara undian wajib membuat dan memberikan Bukti Pemotongan PPh atas Hadiah Undian untuk setiap pembayaran atau penyerahan hadiah undian yang bernilai Rp 5.000.000,- atau lebih, dalam rangkap 3 :

- lembar ke-1 untuk penerima hadiah undian;

- lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak;

- lembar ke-3 untuk Penyelenggara undian.

Atas hadiah undian yang bernilai kurang dari Rp 5.000.000,- harus dibuatkan daftar nominatif tersendiri yang berisikan nama pemenang dan besarnya nilai hadiah undian.

Daftar tersebut dibuat dalam rangkap 2 :

- lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak;

- lembar ke-2 untuk Penyelenggara undian.

2. Penyetoran

a.       PPh atas hadiah undian harus disetorkan oleh Pemotong/Pemungut PPh ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

b.       Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan kolom NPWP diisi NPWP penyelenggara undian.

3. Pelaporan

Pemotong/Pemungut PPh atas hadiah undian wajib menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong/Pemungut terdaftar, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan dibayarkan atau diserahkannya hadiah undian tersebut, dengan dilampiri :

a.       SSP lembar ke-3;

b.       Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh lembar ke-2 (apabila hadiah undian untuk setiap pembayaran atau penyerahan bernilai Rp 5.000.000 atau lebih);

c.        Daftar Bukti Pemotongan.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

I. PENGERTIAN

PPh Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

II. PEMOTONG PPh PASAL 26

1. Badan Pemerintah;

2. Subjek Pajak dalam negeri;

3. Penyelenggara kegiatan;

4. BUT;

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

III. TARIF DAN OBJEK PPh PASAL 26

1.       20% (bersifat final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa:

a.       dividen;

b.       bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

c.        royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d.       imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e.        hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

f.        pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

2. 20% dari perkiraan penghasilan neto berupa :

a. penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;

b. premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri;

3.       20% dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia.

4.       Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara domisili penerima hasil.

IV. SAAT TERUTANG, CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 26

1. Saat Terutang PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 terutang pada saat penghasilan dibayarkan atau terutang , yang mana terjadi lebih dahulu.

2. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

Pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 rangkap 3 :

- lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri,

- lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak,

- lembar ketiga untuk arsip Pemotong.

3. Penyetoran PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 wajib disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

Contoh :

Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 1996,penyetoran selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 1996. Bila tanggal 10 Juni 1996 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

4. Pelaporan PPh Pasal 26

Pelaporan PPh Pasal 26 dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. SPT Masa harus dilampiri lembar kedua SSP, lembar kedua bukti pemotongan, dan daftar bukti pemotongan.

Contoh :

Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 1996,pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 1996. Bila tanggal 20 Juni 1996 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

V. PENGECUALIAN

1.       Khusus untuk BUT dikecualikan dari pemotongan apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia yang dapat menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan penanaman modal dengan syarat :

a.       penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, dan ;

b.       penanaman kembali dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut ;

c.        tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersil.

2.       Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

FISKAL LUAR NEGERI

I.1. PENGERTIAN

Fiskal Luar Negeri adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dibayar oleh setiap Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri.

2. Masa Berlaku

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perubahan tarif Fiskal Luar Negeri mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1998.

II. PEMBAYARAN DAN PENGKREDITAN FISKAL LUAR NEGERI

1.       Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau dengan melunasi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN), sebesar :

a)       Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan pesawat udara;

b)       Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan kapal laut;

c)       Rp 200.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk setiap kali perjalanan melalui darat.

2.       Pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, SSP atau TBPFLN diisi dengan nama/identitas anggota keluarga yang bertolak ke luar negeri, dan NPWP yang dicantumkan adalah NPWP kepala keluarga. Apabila kepala keluarga tidak mempunyai NPWP maka NPWP yang dicantumkan adalah 0.000.000.0-XXX (kode KPP dimana kepala keluarga bertempat tinggal).

3.       Tempat Pembayaran Fiskal Luar Negeri:

a.       Pembayaran dengan menggunakan SSP, dilakukan pada Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro yang ada di kota pelabuhan atau tempat pemberangkatan, dan

b.       Pembayaran dengan menggunakan TBPFLN, dilakukan di unit pelaksana Fiskal Luar Negeri di pelabuhan atau tempat pemberangkatan.

4.       Pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri merupakan pembayaran PPh Pasal 25 yang dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan.

5.       Pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak mempunyai NPWP dapat dikreditkan dengan syarat Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta menyampaikan SPT Tahunan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili Wajib Pajak.

6.       Pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi karyawan yang bertolak ke Luar Negeri tidak dapat dikreditkan dengan PPh Pasal 21 oleh karena merupakan pembayaran PPh Pasal 25.

7.       Pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi karyawan (tidak termasuk isteri dan anak), yang ditanggung pemberi kerja merupakan angsuran PPh Pasal 25 bagi pemberi kerja yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam SPT Tahunan Pemberi Kerja untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan syarat :

- Pada SSP dicantumkan identitas Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri q.q. Pemberi Kerja;

- NPWP yang dicantumkan adalah NPWP pemberi kerja.

III. PENGECUALIAN FISKAL LUAR NEGERI

Pengecualian dari kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri diatur dengan cara:

-          pembebasan langsung, diberikan oleh pejabat Imigrasi yang bertugas di pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri;

-          pembebasan melalui pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN)

1. Pembebasan Langsung diberikan kepada :

a.       Anggota Korps Diplomatik, Pegawai Perwakilan Negara Asing, staf dari Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tenaga ahli dalam rangka kerjasama teknik dan staf dari Badan/Organisasi Internasional yang mendapat persetujuan Pemerintah RI, yang berangkat ke luar negeri dengan menggunakan Paspor Diplomatik, sepanjang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan di samping jabatan resminya, tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia;

b.       b.Isteri dan anak-anak yang :
- belum berusia 25 tahun;
- belum kawin;
- tidak mempunyai mata pencaharian;
- masih menjadi tanggungan dan tinggal di wilayah
-akreditasi;
serta pembantu rumah tangga,
dari mereka tersebut pada butir a, sepanjang bukan WNI dan dalam rangka keberangkatan untuk penempatan di luar negeri.

c.        Pejabat Negara, Anggota ABRI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertolak ke luar negeri dalam rangka dinas yang menggunakan Paspor Dinas, dan dilengkapi dengan surat tugas atau surat perjalanan dinas ke luar negeri dari instansi/kesatuan yang bersangkutan, untuk setiap kali keberangkatan , tidak termasuk anggota rumah tangga.

d.       Pejabat Negara, anggota ABRI dan PNS termasuk isteri dan anak-anaknya yang :

- belum berusia 25 tahun;
- belum kawin;
- tidak mempunyai mata pencaharian;
- masih menjadi tanggungan dan tinggal di wilayah
-akreditasi;
- merupakan anggota rumah tangga
-dalam rangka penempatannya di luar negeri;

e.        Anggota ABRI yang bertugas sebagai pasukan Perserikatan Bangsa Bangsa atau dalam rangka latihan bersama dengan pasukan negara lain di luar negeri.

f.        Petugas Imigrasi yang melakukan tugas pendataan keimigrasian di atas pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional.

g.        Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Departemen Agama dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada dana ONH.

h.       Para pekerja WNI yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan persetujuan/rekomendasi Departemen Tenaga Kerja yang telah disahkan oleh Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri di kota pelabuhan pemberangkatan

i.         Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal tetap di daerah perbatasan yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah RI.

j.         Orang asing yang berada di Indonesia dengan visa turis, transit, sosial budaya, kunjungan usaha, dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia serta berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

k.       Orang Asing yang karena sesuatu hal diperintahkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meninggalkan wilayah Indonesia.

l.         Awak dari pesawat terbang dan kapal laut serta kendaraan umum angkutan darat yang beroperasi di jalur internasional atau melakukan penerbangan, pelayaran dan operasi berdasarkan perjanjian charter pengangkutan.

2. Pembebasan melalui pemberian SKBFLN diberikan kepada :

a.       Anggota ABRI dan PNS yang bertugas di bidang keamanan dan pelayanan pemerintahan di daerah perbatasan yang melaksanakan tugas dinas ke luar negeri dalam rangka kerja sama dengan negara yang berbatasan dengan menyerahkan surat tugas dari atasan langsung;

b.       Anggota misi kesenian, olahraga atau keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk:

- mengikuti festival kesenian dan kebudayaan yang diikuti oleh lebih dari satu negara dengan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

- mengikuti pertandingan olah raga dalam rangka Olimpiade, ASIAN GAMES, SEA GAMES, pertandingan olah raga penderita cacat dengan persetujuan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;

- mengikuti konperensi atau perlombaan di bidang keagamaan dengan persetujuan Menteri Agama;

c.        Mahasiswa atau pelajar Indonesia yang akan belajar di luar negeri serta guru Indonesia dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa, pelajar atau guru yang jangka waktunya lebih dari satu bulan yang diselenggarakan Pemerintah atau badan asing dengan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

d.       Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal tetap di Pulau Batam dan memiliki KTP yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang di Pulau Batam, sepanjang mereka telah dipotong PPh oleh pemberi penghasilan atau telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya pada Kantor Pelayanan Pajak Batam;

e.        WNI yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki tanda pengenal resmi sebagai penduduk negeri tersebut dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, sepanjang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan pembebasan tersebut hanya diberikan untuk 2 kali dalam masa 1 tahun takwim.

Ketentuan ini juga berlaku bagi Pejabat Negara, anggota ABRI dan PNS dalam rangka tugas belajar di luar negeri yang pada waktu cuti pulang ke Indonesia, maka waktu kembali ke luar negeri dikelompokkan dalam status penduduk luar negeri (Penlu) karena sudah berdomisili tetap di luar negeri berdasarkan surat keterangan dari Kedutaan Besar RI di luar negeri;

f.        Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun, sepanjang mereka telah dipotong PPh Pasal 21/26 oleh pemberi kerja;

g.        Orang asing yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang tidak bermaksud menetap di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sepanjang atas penghasilan tersebut telah dipotong Pajak PenghasilanPasal 26 oleh pemberi penghasilan;

h.       Mahasiswa atau pelajar asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari pimpinan sekolah atau Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia;

i.         Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau lembaga resmi pemerintah lainnya serta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sepanjang tidak menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia;

j.         Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Kabinet serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia, tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya.

k.       Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka melakukan tugas sebagai anggota misi keagamaan di bawah koordinasi Departemen Agama dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi Departemen Sosial serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di Indonesia;

l.         Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 (satu) orang pendamping dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

m.     Anggota Korps Diplomatik, Pegawai Perwakilan Negara Asing, staf dari Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tenaga ahli dalam rangka kerjasama teknik dan staf dari Badan/Organisasi Internasional yang mendapat persetujuan Pemerintah RI, yang berangkat ke luar negeri dengan tidak menggunakan Paspor Diplomatik/Paspor Dinas, tetapi mendapat rekomendasi dari Badan/Organisasi Internasional yang bersangkutan, sepanjang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan di samping jabatan resminya tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia;

n. Isteri dan anak-anak yang :

- belum berusia 25 tahun;
- belum kawin;
- tidak mempunyai mata pencaharian;
- masih menjadi tanggungan dan tinggal di wilayah
- akreditasi;
serta pembantu rumah tangga dari mereka tersebut pada butir m, sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dalam rangka keberangkatan untuk penempatan di luar negeri.

IV. CARA MEMPEROLEH SKBFLN

1.       Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat keberangkatan ke luar negeri.

2.       Bila permohonan disetujui, maka akan diberikan rekomendasi pembebasan Fiskal Luar Negeri.

3.       Berdasarkan rekomendasi tersebut, Unit Fiskal Luar Negeri di pelabuhan tempat pemberangkatan akan menerbitkan SKBFLN.

4.       Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan kantor perwakilan wilayah perusahaan asing, permohonan pembebasan kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai unit pelaksana Fiskal Luar Negeri dimana kantor perwakilan wilayah perusahaan asing tersebut berkedudukan, sebagai pengganti SKBFLN.